Beda KTSP dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Beda KTSP dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi

 Kutipan dari Konfusius ini menggambarkan betapa pentingnya pendefinisian istilah-istilah yang jelas berkenaan dengan kebijakan publik. Karena jika suatu kebijakan diterapkan sementara sejumlah istilah-istilah kunci tidak dimunculkan atau kalaupun ada tidak didefinisikan secara jelas, maka pernyataan-pernyataan pemegang, pengaman dan pelaksana kebijakan menjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Akibatnya adalah usaha atau pekerjaan publik dikelola dengan cara yang keliru. Selanjutnya, ketertiban dan keselarasan tidak muncul dan kemudian kesewenang-wenanganlah yang mengemuka. Pada akhirnya keragu-raguan dan kemudian ke-mandeg-an muncul  pada masyarakat bawah.

Hal yang mirip tampaknya terjadi ketika dikeluarkannya sejumlah kebijakan berkenaan dengan kurikulum pada tahun 2006. Kemunculan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak dibarengi dengan sosialisasi istilah-istilah kunci yang jelas mengenai apakah KTSP itu berarti suatu model kurikulum, model pengembangan kurikulum, atau model pengelolaan pengembangan kurikulum. Ketidakjelasan istilah yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan ini menyebabkan struktur bawahannya, para pengaman kebijakan, mengeluarkan sejumlah pernyataan-pernyataan yang tidak pas dengan realita yang ada (disagreement with facts). Muncullah perbandingan-perbandingan antara model kurikulum berbasis kompetensi dengan ‘model’ KTSP. Model kurikulum berbasis kompetensi dibedakan secara tegas dengan ‘model’ KTSP tanpa melihat sifat dasar dari keduanya. Bahkan pernah muncul dalam awal-awal sosialisasi KTSP analisis kelemahan model KBK dan keunggulan model KTSP. Selanjutnya, pada tataran pelaksana kebijakan anggapan yang muncul adalah kurikulum baru sudah datang dan kurikulum saat itu harus dibuang karena berbasis kompetensi. Mereka kemudian menunggu kurikulum ‘model’ KTSP tersebut (mismanagement) dan sambil menunggu mereka kembali kepada kebiasaan kerja yang nyaman bagi mereka (arbitrary). Karena yang ditunggu tidak kunjung datang mereka akhirnya menjadi ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang-orang yang memiliki posisi pelaksana (“...the people do not know how to move hand or foot”). Inilah contoh kecil dampak buruk dari pengabaian para pemegang kebijakan terhadap penggunaan istilah-istilah yang ada dalam kebijakan yang mereka keluarkan.

Berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan istilah di atas, satu pertanyaan muncul apa benar model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat dibandingkan dengan KTSP? Jika melihat sifat dasar/hakekat dari model KBK dan ‘model’ KTSP, maka perbandingan seperti ini sama halnya dengan membandingkan batang pohon dengan pohon lengkap yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah; atau membandingkan kerangka manusia dengan manusia hidup yang utuh. Jadi, antara model KBK dan ‘model’ KTSP itu tidak bisa dibandingkan karena memang tidak sebanding. Model KBK adalah salah satu model kurikulum dari sekian model yang ada (subyek akademik, rekonstruksi sosial, dan humanistik, dll.), sementara KTSP bukan model kurikulum melainkan hal yang lebih luas lagi. Hal ini senada dengan pernyataan pakar kurikulum Prof. Nana S. Sukmadinata dalam sebuah seminar nasional (12 Mei 2007) di UPI bahwa KTSP bukanlah model kurikulum seperti halnya KBK melainkan 1) model pengembangan kurikulum, dan 2) model pengelolaan/manajemen pengembangan kurikulum. KTSP adalah pengembangan kurikulum berbasis sekolah (PKBS) yang di Australia di kenal dengan School Based Curriculum Development (SBCD). Pengembangan kurikulum di sini mencakup kegiatan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Dalam KTSP dapat digunakan model-model kurikulum, seperti: KBK, subyek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan lain sebagainya. Namun dalam tataran praktis karena tuntutan pencapaian standar kompetensi, yakni, siswa harus menguasai sejumlah kompetensi manakala mereka menamatkan pendidikan dalam satuan pendidikan, maka penggunaan model kurikulum yang mendasarkan pada pencapaian kompetensi (KBK) tidak dapat dielakan.

KTSP juga merupakan model manajemen pengembangan kurikulum yang arahannya memberdayakan berbagai unsur manajemen (manusia, uang, metode, peralatan, bahan, dan lain-lain) untuk tercapainya tujuan-tujuan pengembangan kurikulum. Jika konsisten dengan namanya, maka KTSP bersifat desentralistik. Namun demikian, manakala kita melihat kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi, dan pengendalian serta evaluasi kurikulum yang masih tampak dominasi pemerintah pusat, maka pengelolaan KTSP tampaknya berada diantara sentralistik dan desentralistik, yakni ’dekonsentratif’.

Jadi, yang dimaksud dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah suatu model pengembangan kurikulum berbasis sekolah dan model manajemen pengembangan kurikulum berbasis sekolah. KTSP sama sekali bukan model kurikulum, namun demikian model pengembangan kurikulum ini dapat menggunakan model-model kurikulum yang ada.